Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti perihal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai mahal. Menurutnya permasalahan UKT harus diatasi dengan pembagian peran secara proporsional.
Terutama di antara para pihak yang saling berkaitan. mulai dari pihak pemerintah, perguruan tinggi, sampai dengan mahasiswa itu sendiri.
“Menurut saya solusinya itu yang dibagi ini ya, harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian. Jadi jangan dibebankan pada mahasiswa semua,” kata Ma’ruf.
Dia menjelaskan kehadiran kampus juga merupakan elemen yang sangat penting terutama untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Sehingga impian mendorong kemajuan Indonesia semakin besar terwujud.
“Perguruan Tinggi itu juga dalam rangka memenuhi keinginan kita untuk mencetak SDM unggul, yang kita siapkan supaya kita dalam mempercepat upaya pencapaian Indonesia Maju melalui Indonesia Emas tahun 2045,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf mengungkapkan pemerintah belum bisa menanggung pendanaan perguruan tinggi secara penuh. Dengan begitu, perlu pendanaan mandiri oleh sejumlah perguruan tinggi dengan klasifikasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).
“Persoalan sekarang itu ada di biaya pendidikan tinggi itu kan mahal. Oleh karena itu seperti apa, kalau solusi yang pemerintah menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf menekankan perlunya peran antara pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa terkait hal ini. Dia tak setuju jika mahasiswa dibebankan berat dari segi pendanaan kuliah.
“Maka itu disebutkan PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum PTN perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTN BH, itu supaya menjadi solusi. Ini sebenarnya yang harus dikembangkan,” imbuhnya.
