Sekretariat Kabinet Pramono Anung mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp164 miliar untuk tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Maksud permintaan tesebut yakni untuk membuka kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Karena tidak mungkin tidak ditambah karena ada yang di IKN ada yang di Jakarta, pasti ada penambahan anggaran. Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 164.310.895.000,” kata Pramono dalam keterangannya, Selasa (11/6/2024).
Selain itu, Sekretariat Kabinet juga mengusulkan pergeseran anggaran dari Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden ke Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 11.467.083.000 atau Rp 11 miliar.
Penyesuaian anggaran tersebut akan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan anggaran pengadaan barang pendukung pusat data, pembangunan, dan pengembangan sistem informasi, serta pengadaan sarana dan prasarana.
“Karena, rapat-rapat dan juga nanti pasti sebagian juga ada di IKN, sehingga dengan demikian maka perlu ada tambahan anggaran,” kata Pramono.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN direncanakan berlangsung pada September 2024.
Untuk tahap pertama, menurut Azwar Anas, ada 38 kementerian/lembaga yang pindah lebih dulu.
“Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga. Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga. Enggak kayak dulu konsepnya, (kalau dulu) sepuluh kementerian/lembaga dulu,” kata Azwar Anas dalam keterangannya, (17/4/2024).
Azwar Anas menyampaikan, untuk tahap pertama, jumlah ASN yang pindah idealnya mencapai 11.916 orang.
Namun, jumlah pasti yang pindah akan disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN.
