Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan hubungan terkini antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabar yang diberikan Hasto ini terjadi setelah keduanya memperingati hari lahir Pancasila di tempat berbeda.
Seperti diketahui, Jokowi memperingati hari lahir Pancasila di Dumai, Riau, sementara Megawati di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (1/6/2024). Hasto mulanya mengungkapkan alasan Mega datang ke Ende.
“Kalau Ibu Megawati Soekarnoputri datang ke Ende karena aspek historis. Dan buat saya pribadi datang ke Ende ternyata menemukan semangat juang. Suatu tekad yang makin kuat. Bahwa saat itu namanya Bung Karno saja itu sampai dibuang. Kaum elite bangsawan, kaum intelektual, karena ditakut-takutin hukum kolonial, nggak berani mendekat Bung Karno sehingga Bung Karno memilih rakyat biasa yang buta huruf sebagai rekan seperjuangan dan mendidiknya,” ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).
Hasto menjelaskan, aspek historis menjadi alasan Megawati dan PDIP merayakan Hari Lahir Pancasila di Ende. Daerah itu merupakan tempat bersejarah lahirnya Pancasila. Seperti diketahui, Pancasila lahir ketika Presiden pertama RI Soekarno diasingkan di Ende pada 1934-1938.
“Jadi kalau saya bayangkan dengan perjuangan Bung Karno di Ende seperti itu. Apa yang kami lakukan belom ada artinya. Maka menghadapi kegelapan demokrasi hari ini kami mendapatkan pupuk intelektual tentang kebenaran yang harus diperjuangkan. Di dalam menghadapi kekuasaan yang wataknya itu perpaduan paradoks antara populism, feodalism, dan machiavelli Jawa,” jelas dia.
Saat dikonfirmasi apakah hubungan Jokowi dan Megawati semakin memburuk? Menurut Hasto hubungan bisa dilihat dari kesetiaan pada prinsip kedaulatan rakyat.
“Loh bagi kami hubungan itu bukan pada persoalan meruncing atau tidak. Hubungan itu setia pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tidak. Itu marwah PDI Perjuangan. Itu yang harus kami jalankan. Itu yang dijalankan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” sebutnya.
“Ketika Rakernas ke-5 merekomendasikan bahwa Ibu Megawati selaku ketua umum PDI Perjuangan untuk hanya berkomunikasi dan membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang menjalankan agenda Reformasi, yang setia pada konstitusi, yang setia pada jalan demokrasi untuk rakyat. Yang setia pada jalan supremasi hukum. Bukan yang menempuh jalan pintas. Itu sangat clear and directionnya sangat jelas,” pungkasnya.
