Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengklaim dengan melebarkan defisit APBN sekitar Rp600 triliun untuk era pemerintahan Prabowo Subianto, sejumlah program unggulan bisa terlaksana.
Ia menuturkan perhitungan itu didapat dari hasil pemodelan yang dilakukan tim di Kemenko Marves.
“Dia pemerintahan yang akan datang bisa dapat bisa Rp600 triliun extra, kurang lebih. Sehingga pembangunan Talan Tol Sumatera akan tetap dilakukan,” kata Luhut dalam keterangannya, Kamis (6/6/2024).
Luhut juga menyebut dengan tambahan anggaran dari defisit Rp600 triliun, Prabowo bisa merealisasikan program makan bergizi dan membangun 20 SMA unggul.
“Termasuk makan bergizi dengan rencana presiden terpilih membangun 20 sekolah SMA unggul di Indonesia,” kata Luhut.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran Fraksi PDIP Dolfie OFP menuding defisit APBN era transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo senilai Rp600 triliun tersebut merupakan tertinggi.
Adapun defisit sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2025.
Dalam KEM PPKF APBN 2025, defisit APBN tahun depan dirancang sebesar 2,45 persen sampai 2,82 persen dari PDB.
Luhut juga menyebut dengan tambahan anggaran dari defisit Rp600 triliun, Prabowo bisa merealisasikan program makan bergizi dan membangun 20 SMA unggul.
“Termasuk makan bergizi dengan rencana presiden terpilih membangun 20 sekolah SMA unggul di Indonesia,” kata Luhut.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran Fraksi PDIP Dolfie OFP menuding defisit APBN era transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo senilai Rp600 triliun tersebut merupakan tertinggi.
Adapun defisit sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2025.
Dalam KEM PPKF APBN 2025, defisit APBN tahun depan dirancang sebesar 2,45 persen sampai 2,82 persen dari PDB.
Ia lantas menguliti rencana penggunaan duit negara hingga Rp3.500 triliun di 2025. Dolfie melihat belanja pemerintah pusat untuk tahun pertama Prabowo yang dianggarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai Rp2.600 triliun lebih.
“Proyek siapa ini pak? Menteri yang lama apakah akan jadi menteri lagi? Kementeriannya saja akan bertambah. Ini proyek siapa? Ini harus ada landasannya pak,” tegas Dolfie.
Dolfie menegaskan pemerintahan Presiden Jokowi seharusnya berkomitmen dalam menyusun APBN transisi untuk presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Ia mendesak pemerintah memberikan ruang fiskal yang cukup untuk Prabowo dan jajarannya menyesuaikan di kemudian hari.
