Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini mengalami penguatan, meski tipis. Dilansir dari data Bloomberg, Kamis, 6 Juni 2024, rupiah hingga pukul 09.17 WIB berada di level Rp16.280 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik tipis enam poin atau setara 0,04 persen dari Rp16.286 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp16.284 per USD, justru turun lima poin atau setara 0,03 persen dari Rp16.278 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan kembali melemah.
“Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.270 per USD hingga Rp16.340 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
Pemerintah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 atau pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto melonjak ke kisaran 2,45 persen-2,82 persen.
Defisit anggaran yang dirancang tinggi pada 2025 itu mempertimbangkan pemerintahan baru yang akan melanjutkan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, tingkat defisit pada APBN 2025 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target defisit tahun ini yang ditetapkan sebesar 2,29 persen dalam APBN 2024, arena presiden selanjutnya mengusung tema keberlanjutan.
Defisit anggaran yang melebar pada 2025 juga mempertimbangkan pembayaran bunga utang yang meningkat. Pembayaran bunga yang meningkat ini yang perlu di-streamline lagi ke depan.
“Jika melakukan belanja dengan sumber utang, sebaiknya belanja modal itu revenue based, artinya secara self finance bisa membayar kembali utang-utang itu tersebut,” ungkap Ibrahim.
Selain itu, defisit dan anggaran belanja yang sudah dirancang tinggi oleh pemerintahan saat ini berpotensi mempersempit ruang belanja pemerintahan baru.
Di sisi lain, pemerintahan yang baru harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 paling lambat tiga bulan setelah dilantik.
Sementara itu, terbuka juga ruang bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan APBN Perubahan (APBNP) untuk menyesuaikan belanja sesuai visi misi presiden terpilih.
“Oleh karena itu, penyusunan RAPBN di dalam panitia kerja antara DPR dan pemerintah harus lebih diperjelas, terutama rancangannya harus bisa menyediakan ruang belanja yang lebih lebar bagi pemerintahan mendatang,” tutur Ibrahim.
