Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku alokasi anggaran untuk transfer ke daerah semakin besar memberatkan APBN. Terlebih disaat yang sama, belanja kementerian/lembaga juga ikut melonjak.
“Desentrailsasi fiskal ditingkatkan dengan dana transfer ke daerah yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Ini untuk APBN jadi tantangan karena transfer ke daerah semakin besar, namun belanja kementerian lembaga makin besar,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Selasa (11/6/2024).
Belanja kementerian/lembaga yang naik di 2025 misalnya adalah anggaran pendidikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025 di kisaran Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Angka tersebut naik hingga Rp 76 triliun dari anggaran pendidikan dalam APBN 2024 Rp 665 triliun.
Selain pendidikan, anggaran belanja kesehatan juga terkerek di tahun depan, yakni untuk tahun 2025 nanti mencapai Rp 191,5 sampai Rp 217,8 triliun.
Sementara untuk transfer ke daerah tahun 2025 berada si kisaran Rp 890,6 triliun sampai Rp 980,4 triliun, lebih besar dari tahun 2024 ini sebesar Rp 857,6 triliun.
Dari tahun ke tahun tren transfer ke daerah juga meningkat, sebesar Rp 813 triliun di tahun 2019, Rp 762,5 triliun di tahun 2020, Rp 785,7 triliun di tahun 2021, Rp 816,2 triliun di tahun 2022, dan Rp 881,4 triliun (unaudited) di tahun 2023.
“Di sini ada tumpukan overlap antara belanja ke daerah dengan belanja pusat dari urusan infrastruktur sampai urusan SDM.
Bebannya tentu harus diserap APBN karena dia jadi sumber yang sangat utama dari daerah untuk mendapat transfernya,” kata Sri Mulyani.
Adapun dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, dalam postur makro fiskal jangka menengah, transfer ke daerah tahun 2026 dirancang 3,91-4,20 persen dari PDB, tahun 2027 menjadi 3,90-4,26 persen dari PDB, tahun 2028 menjadi 3,93-4,34 persen dari PDB, dan tahun 2029 meningkat lagi menjadi 3,97-4,43 persen dari PDB.
